Pengadilan Internasional

Memang dilema. Maju kena, mundur kena. Dilegalkan cukup susah prosesnya dan kemudian bisa menjadi aneh secara umum bagi mata dunia. Dan juga mengapa ahmadiyah tidak segera dibubarkan? Karena kalau opsi itu yang dipilih, maka Bapak Presiden yang kita hormati dan pemerintah akan berhadapan dengan pengadilan internasional, para aktivis HAM dunia, dan semacamnya; lalu menjadi segan, tidak berani, atau pakewuh?. Karena kasus ini adalah kasus internasional. Bukan lokal. Seperti (maaf bukan bermaksud SARA) kasus lokal macam Lia Eden atau Nabi palsu Ahmad Musadek yang dijerat dengan penodaaan agama, yang segera cukup cepat disidangkan. Padahal kan sudah jelas kasus penodaan agama juga. Dialog berupa wacana yang sering ditayangkan di televisi perihal masalah itu seperti dejavu bertahun-tahun lalu. Karena sudah bertahun-tahun, atau bahkan sudah berpuluh-puluh tahun lalu terus terulang. Lagi, dan lagi. Sekarang, sudah tidak bisa menyelesaikan persoalan itu dengan tujuan semua senang (seperti gaya pencitraan Bapak Presiden kita kini). Yang mayoritas senang, maka minoritas akan tidak senang. Atau pilih minoritas senang, tapi mayoritas tidak senang. Atau opsi gila lainnya, yakni ditunda penyelesaian tegasnya dengan harapan masyarakat lupa dengan sendirinya, atau untuk “mainan” pihak ketiga sebagai isu pengalihan atau semacamnya.